Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah daerah harus mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning, menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara bertajuk, Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Senin (8/10).

Baca: Menteri Tjahjo Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, lantas setelah itu disusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan. Namun ia meminta, agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi.

Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman, kata Tjahjo.