Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah daerah harus mencermati area rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Bahkan penerapan e-planning, menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara bertajuk, "Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018," di Jakarta, Senin (8/10).
Baca: Menteri Tjahjo Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang
Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, lantas setelah itu disusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan. Namun ia meminta, agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi.
"Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman," kata Tjahjo.
Dan yang tidak kalah penting, lanjut Tjahjo antardaerah ada sinergi sehingga bisa terbangun konektivitas. Sebab konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait. Saling mendukung.
"Misal anggaran di DKI Jakarta, kami berhak untuk mengoreksi walaupun DKI itu anggaran gede tempat pembuangan sampah itu jangan nebeng Bekasi saja, tapi kemudian membantu Tangerang, Tangerang Selatan, Depok. Sisihkan anggarannya untuk jalan. Tidak egois membangun. Tapi ada sinergi, konektivitas," ujarnya.
Baca: Tjahjo Tegaskan Kepala Daerah Boleh Kampanye Pilpres
Yang tidak kalah penting adalah, lanjut Tjahjo, program strategi nasional di daerah harus jalan. Karenanya program pusat dan daerah harus sinkron. Begitu pun dengan program gubernur, mesti seiring dan saling terkait dengan program bupati atau walikota.
"Nah forum ini untuk menyatukan. infrastruktur ekonomi dan sosial Pak Jokowi selesai target sama-sama dong. Urusan pembebasan tanah kan daerah. Tujuannya untuk pemerintah itu satu," kata dia.
