Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan telah menjadi masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Kita bicara wilayah dengan lebih dari 70 persen kawasan hutan. Lalu apa yang bisa didistribusikan ke rakyat? Ini problem struktural, tegasnya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dikutip Minggu (26/4/2026).

Deddy menjelaskan, dominasi kawasan hutan dan konsesi perusahaan menjadi tantangan utama dalam upaya distribusi lahan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program reforma agraria secara optimal.

Kalau hulunya tidak dibenahi, konflik di hilir akan terus terjadi, ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik agraria berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan secara menyeluruh, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan yang tersedia.