Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyebut bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pendirian Rumah Ibadah adalah hal pertama yang harus dievaluasi kritis.

Baca:Soal Gereja Karimun, My Esti: CabutSKB 2 Menteri!

Insiden demonstrasi menentang pembangunan Gereja Santo Yoseph Tanjung Balai Karimun Pangkalpinang mendapat perhatian khusus dari Komisi VIII DPR RI.

Komisi VIII DPR akan meminta Menteri Agama untuk hadir dalam rapat kerja, khususnya membahas evaluasi SKB 2 Menteri ini ungkap Diah, di Kompleks Parlemen, Selasa (11/2).