Majalengka, Gesuri.id Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, yang juga politisi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menindak para kontraktor atau pengusaha nakal yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran proyek berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kami meminta agar tidak hanya berhenti di teguran. Kalau memang sudah jelas ada temuan, ya harus ditindak tegas. Jangan sampai Pemkab lemah menghadapi pengusaha nakal, tegasnya, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, temuan BPK senilai Rp3,7 miliar sejak 2005 hingga 2023 menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di sejumlah dinas. Karena itu, Didi meminta Inspektorat dan OPD segera melakukan audit internal lanjutan.

Ini bukan hanya soal uang rakyat, tapi soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. DPRD akan meminta laporan detail dari Inspektorat dan OPD terkait, katanya.

Didi juga menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut, DPRD akan mendorong aparat penegak hukum turun tangan. Kalau setelah ditegur berulang kali tidak juga dikembalikan, kami mendorong agar Pemkab bekerja sama dengan aparat, ujarnya.