Jakarta, Gesuri.id -Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana membiayai siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk bersekolah di sekolah swasta.

Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi persoalan baru karena dinilai tidak didukung kajian yang matang serta belum memiliki kejelasan terkait mekanisme pendanaan dan pelaksanaannya.

Program ini tidak melalui kajian yang dalam sehingga muncul kecarut-marutan. Sebagai pemimpin, ketika ada program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya pemimpin lah yang harusnya memasang badan. Salah, akui saja, minta maaf ke masyarakat. Jangan malah mencari kambing hitam orang lain, kata Doni, Sabtu (13/6/2026).

Kritik tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan data entry Penerimaan Cepat Murid Baru (PCMB) yang menunjukkan sekitar 70.000 siswa di Jawa Barat tidak dapat tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Sebagai solusi, pemerintah provinsi berencana membebaskan biaya pendidikan para siswa tersebut di sekolah swasta yang menjadi mitra.

Menurut Doni, persoalan daya tampung sekolah dan distribusi peserta didik seharusnya telah dipetakan sejak awal melalui perencanaan yang lebih matang. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya mampu mengantisipasi berbagai potensi kendala sebelum meluncurkan sebuah kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan.