Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah sekolah, khususnya sekolah negeri, yang mengalami minimnya jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026.
Menurutnya, fenomena sekolah yang hanya menerima sedikit siswa tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana, melainkan harus dikaji dari berbagai aspek agar kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, apakah kemudian kualitasnya, apakah kemudian memang muridnya yang tidak ada, dan lain-lain sebagainya,” kata Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
Puan menilai evaluasi tersebut penting dilakukan karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk terbatas, ada pula yang menghadapi persoalan aksesibilitas maupun kualitas layanan pendidikan sehingga kurang diminati calon peserta didik.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab utama rendahnya jumlah siswa baru sebelum mengambil langkah lanjutan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Ketua DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa persoalan sekolah yang sepi peminat sebenarnya telah menjadi perhatian DPR sejak beberapa waktu lalu. Komisi X DPR RI, yang membidangi urusan pendidikan, telah meminta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.
“Sekolah sepi peminat ini memang pertama, di komisi kami, di Komisi X, itu juga beberapa bulan lalu menurut laporan sudah dipertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya.
Puan berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi riil di masing-masing daerah, baik dari sisi persebaran penduduk, akses menuju sekolah, kualitas pembelajaran, maupun kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada pendataan jumlah siswa semata, melainkan harus mampu menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak.
Selain itu, Puan menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sinergi yang baik akan memudahkan proses pemetaan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif.
“Jadi evaluasinya memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut,” ungkapnya.
Puan berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti evaluasi tersebut agar persoalan sekolah yang minim peserta didik tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Dengan kebijakan yang tepat, pemerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah diharapkan dapat semakin meningkat sehingga seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi masyarakat.
