Pekanbaru, Gesuri.id Desakan masyarakat terhadap pemenuhan hak plasma dari perusahaan perkebunan sawit di Riau akhirnya mendapat respons serius dari DPRD Provinsi Riau.

Lembaga legislatif tersebut menyatakan akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Inti Plasma untuk memastikan kewajiban perusahaan perkebunan melaksanakan ketentuan plasma 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua DPRD Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Kaderismanto, menegaskan bahwa kewajiban plasma 20 persen dari HGU merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan tanpa tawar-menawar.

Perusahaan perkebunan wajib mengeluarkan plasma 20 persen dari total HGU yang diberikan negara untuk masyarakat, ujarnya, Senin (22/9/2025).

Ia mengungkapkan bahwa semakin banyak desakan masyarakat di sekitar lahan perkebunan agar perusahaan mematuhi kewajiban tersebut.