Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Persoalan ini muncul dalam peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sensus (DT Sen), di mana hanya masyarakat masuk desil 1-5 yang berhak mendapat PBI.

Baca:GanjarMinta Parpol Pendukung Wacana Kepala Daerah

Penentuan data ini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Dialah yang memiliki instrumen untuk melihat satu per satu masyarakat Blora mana yang betul-betul masuk desil 1 sampai 5, tegas Edy Wuryanto.

Ia menyatakan ada 33.000 data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, sehingga berpotensi mengorbankan warga miskin yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan.