Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, yang menyebut sikap Gen Z lahir dari kekhawatiran terhadap praktik-praktik kekuasaan yang menjauh dari kehendak rakyat.
Abraham mengatakan, penolakan tersebut ia dengar langsung dalam berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Gen Z di Banten.
Menurutnya, generasi muda memahami bahwa pemilihan langsung kepala daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan.
Baca: Ganjar Minta Parpol Pendukung Wacana Kepala Daerah Dipilih
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2025.
Ia menegaskan, di tengah wacana pengalihan Pilkada ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan tetap mengambil posisi yang konsisten untuk menjaga partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.
Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada lembaga perwakilan, maka risiko politik transaksional akan semakin besar. Mulai dari praktik jual beli kepentingan, kembalinya budaya gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” katanya.
Dalam pandangan generasi muda, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berpotensi membuka ruang transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan nyata seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta tata kelola pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah membuktikan komitmen terhadap politik berbiaya rendah. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat adalah jalan utama membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus disuarakan oleh Generasi Z.
“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham.
