Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Endro S. Yahman menyoroti adanya ketidak harmonisan diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hal ini terkait penunjukan penjabat Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Provinsi yang diisi pejabat dari Provinsi.

Baca:Anas Pastikan 1.800ASNAkan Pindah ke IKN Pada Tahap Pertama

Pejabat dari provinsi begitu ditunjuk dan ditempatkan menjadi Penjabat (PJ) Kepala daerah Kabupaten/Kota (Pj Bupati/Pj Wali kota, red) ternyata banyak tidak akur atau tidak harmonis dengan Aparatur birokrasi didaerah tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya koordinasi. Banyak Pj Kepala daerah justru terlibat aktif dalam konflik internal birokrasi, dan akhirnya gagal dalam mensinergikan keberlangsungan pembangunan daerah yang dipimpinnya. Padahal mereka para Pj adalah faktor penentu pembangunan daerah, karena mereka adalah pengambil kebijakan tertinggi sementara waktu Kata Endro dalam Raker dan RDP dengan MenPanRB, BKN, KASN, LAN, ANRI dan ORI, Rabu (13/9).