Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan Erma Susanti meminta Pemprov Jatim mempercepat penanganan ancaman kekeringan yang mulai berdampak terhadap lahan pertanian dan kehidupan petani. Pemerintah diminta tidak menunggu hingga tanaman mati atau lahan dinyatakan puso untuk mulai melakukan intervensi.

Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya, tegas Erma Susanti, Sabtu (19/9/2026).

Erma mengatakan pola penanganan kekeringan perlu bergeser dari sekadar mencatat luas lahan yang gagal panen menjadi upaya menyelamatkan lahan yang masih dapat dipertahankan. Pemerintah, menurut dia, harus mengetahui sejak awal kebutuhan petani di wilayah yang mulai mengalami kekurangan air.

Desakan tersebut disampaikan di tengah ancaman kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang diperbarui 10 September 2026, Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sebagian besar wilayah Jatim berada dalam kategori kekeringan ekstrem, yakni lebih dari 60 hari. BMKG juga memprediksi curah hujan pada dasarian II September 2026 umumnya berada pada kategori rendah, kurang dari 50 milimeter.

Erma menyebut kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah karena dampaknya tidak hanya terhadap produksi pangan, tetapi juga pendapatan rumah tangga petani.