Jakarta, Gesuri.id - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, memastikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempercepat penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran di tingkat kapanewon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penanganan tidak terlambat.
"Jadi masing-masing kapanewon kemarin sudah dapat koordinasi dengan Forkopimda untuk sudah mengeluarkan anggaran dropping air. Hari ini beberapa panewu sudah melaporkan, bahkan Pak Kapolres juga sudah memberikan laporan bahwa Kapolsek dan Koramil, Panewu ini sudah mulai mengidentifikasi titik-titik rawan dengan di-dropping air bersih," ujar Endah di Kompleks Kepatihan Jogja, Kamis (30/7/2026).
Endah menjelaskan, sumber pendanaan untuk penanganan kekeringan tidak hanya berasal dari BPBD, tetapi juga dialokasikan melalui anggaran kapanewon serta didukung dana BTT. Pemerintah daerah juga akan memperpanjang status kebencanaan agar penggunaan anggaran dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Jadi anggaran untuk dropping air bersih itu kami cantolkan di kecamatan atau kapanewon, Badan Penanggulangan Bencana, dan kami ada BTT (Belanja Tidak Terduga) juga. Nah, sehingga ini untuk bisa melaksanakan anggaran yang sudah ada. Jadi jangan sampai pemerintah kalah duluan dengan pihak-pihak lain dalam menangani kekeringan ini," terangnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Pemkab Gunungkidul juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menyediakan penampungan air berkapasitas 5.000 liter di sejumlah titik rawan kekeringan. Penampungan tersebut diharapkan mempermudah warga yang tidak memiliki tempat penyimpanan air.
"Bahkan kemarin kita menggandeng pihak-pihak lain yang sah seperti Baznas membantu, ini untuk tahun yang pertama, membantu penampungan air. Jadi di titik-titik tertentu ada 5.000 liter penampungan air sehingga nanti dropping-nya di penampungan itu. Supaya warga yang tidak punya penampungan itu bisa mengakses untuk tidak perlu mencari sumber-sumber air yang wilayahnya sangat sulit," katanya.
Menurut Endah, dampak musim kemarau tahun ini lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya karena kemarau datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kesulitan air bersih, tetapi juga mulai memengaruhi sumber air PDAM dan lahan pertanian.
Meski demikian, ia memastikan kemampuan fiskal daerah untuk menangani kekeringan masih memadai. Dana BTT maupun anggaran BPBD masih tersedia dan akan terus dimanfaatkan untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak.
"Insyaallah masih bisa tertangani. BTT masih utuh, dana di Badan Penanggulangan Bencana juga masih. Akan kita dropping yang anggaran di masing-masing kapanewon," ucapnya.
Endah menyebut anggaran BPBD untuk penanganan kekeringan mencapai hampir Rp500 juta. Sementara itu, setiap kapanewon juga telah mengalokasikan anggaran untuk pendistribusian lebih dari 100 tangki air sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
"Kalau di Badan Penanggulangan Bencana itu lebih dari, hampir setengah miliar ya. Tapi kalau di kapanewon itu rata-rata lebih dari 100 lebih tangki untuk anggarannya. Kapanewon tertentu yang memang selama ini berpotensi kekeringan, kayak Semin dan sebagainya tidak digunakan," ungkapnya.
Ia menambahkan, distribusi air bersih telah berjalan di sejumlah kapanewon yang menjadi langganan kekeringan, seperti Tepus, Rongkop, Panggang, Paliyan, Ponjong, dan Saptosari.
"Tetapi kalau yang Tepus, Rongkop, kemudian Panggang, Paliyan sudah menyampaikan, Ponjong ini tadi Ibu Panewu sudah melaporkan sudah dropping 50 tangki. Kemudian di Panggang, Saptosari juga sudah lebih dari 50 tangki," pungkasnya.
