Bojonegoro, Gesuri.id - Tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 20272035 di Kabupaten Bojonegoro, mulai dipersiapkan. Namun, salah satu syarat administratif berupa kewajiban melampirkan surat keterangan bebas narkoba dikhawatirkan menjadi beban baru bagi warga desa.

Pasalnya, biaya pemeriksaan tes bebas narkoba ditaksir mencapai Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per orang. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat desa apabila harus ditanggung secara mandiri oleh setiap bakal calon.

Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk turun tangan memberikan bantuan pembiayaan.

Saya sudah minta kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk mengajukan permintaan anggaran guna membantu para calon anggota BPD, ujar Erix saat dimintai keterangan, dikutip Kamis (12/11/2026).

Menurut Erix, niat baik warga untuk mengabdi dan membangun desa tidak boleh terhambat hanya karena persoalan biaya administrasi di tahap awal pendaftaran.