Bojonegoro, Gesuri.id - Tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035 di Kabupaten Bojonegoro, mulai dipersiapkan. Namun, salah satu syarat administratif berupa kewajiban melampirkan surat keterangan bebas narkoba dikhawatirkan menjadi beban baru bagi warga desa.
Pasalnya, biaya pemeriksaan tes bebas narkoba ditaksir mencapai Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per orang. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat desa apabila harus ditanggung secara mandiri oleh setiap bakal calon.
Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk turun tangan memberikan bantuan pembiayaan.
”Saya sudah minta kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk mengajukan permintaan anggaran guna membantu para calon anggota BPD,” ujar Erix saat dimintai keterangan, dikutip Kamis (12/11/2026).
Menurut Erix, niat baik warga untuk mengabdi dan membangun desa tidak boleh terhambat hanya karena persoalan biaya administrasi di tahap awal pendaftaran.
”Kita ingin BPD diisi oleh orang-orang terbaik di desa yang punya komitmen memajukan desa. Jangan sampai karena biaya tes Rp 300.000 sampai Rp 500.000, warga yang potensial malah mundur. Negara harus hadir meringankan,” tegas politikus muda tersebut.
Celah dalam Aturan Pembiayaan
Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD ini sebelumnya telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/9/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027–2035 yang ditetapkan pada 5 Oktober 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi para camat dan kepala desa dalam menjalankan tahapan seleksi.
Dalam surat edaran itu, syarat surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba tercantum pada poin keenam. Kendati demikian, aturan tersebut tidak merinci besaran biaya pemeriksaan maupun pihak yang wajib menanggungnya.
Begitu pula pada bagian L tentang Pembiayaan. Dalam poin tersebut hanya disebutkan bahwa biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Belum adanya rincian komponen biaya yang ditanggung APBDes—termasuk kepastian apakah tes kesehatan dan bebas narkoba masuk di dalamnya—membuat regulasi ini dinilai memiliki celah yang membutuhkan kejelasan segera dari Pemkab Bojonegoro.
Tahapan Pengisian BPD
Sesuai surat edaran bupati, pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan.
Kepala desa diwajibkan memulai persiapan paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan BPD periode sebelumnya berakhir. Tahap awal meliputi pembentukan panitia, penetapan wilayah keterwakilan, serta penentuan kuota keterwakilan wilayah dan perempuan.
