Malang, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menegaskan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat, dengan memprioritaskan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Pandangan Umum terhadap Raperda APBD 2026 yang digelar pada Kamis (11/9/2025).

Dalam rapat itu, Pendapatan Daerah 2026 direncanakan sebesar Rp4,976 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas peningkatan tersebut, namun juga menyoroti beberapa hal yang dinilai perlu perhatian serius, terutama terkait alokasi pendapatan di bidang kesehatan.

Kami mencatat adanya pembebanan pendapatan kesehatan pada beberapa instansi, seperti Dinas Pendidikan dan rumah sakit daerah. Hal ini perlu ditinjau kembali agar tidak mengganggu optimalisasi pelayanan kesehatan, tegas Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya dikutip dari Radarbangsa.co.id.

Sementara itu, Belanja Daerah 2026 direncanakan mencapai Rp5,081 triliun atau naik 1,19 persen dari APBD tahun sebelumnya. Menanggapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas.