Pekanbaru, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru melontarkan kritik keras terhadap isi Perubahan APBD 2025 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Mereka menilai sejumlah pos anggaran justru melonjak tinggi, namun tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Zakri Fajar Triyanto, membeberkan beberapa catatan. Di antaranya, kenaikan anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp25,6 miliar menjadi Rp164,9 miliar, Diskominfo naik Rp10,5 miliar menjadi Rp27,36 miliar, DLHK bertambah Rp49,7 miliar menjadi Rp168,3 miliar, serta Dinas PUPR yang meningkat hingga 48,54 persen atau sekitar Rp132 miliar.

Yang kami pertanyakan, apakah program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat atau tidak. Mohon penjelasannya, ujar Zakri saat menyampaikan pandangan umum fraksi, Senin (29/9/2025).

Selain soal anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga menyesalkan tidak adanya satu pun dari 1.200 aspirasi masyarakat hasil reses DPRD yang diakomodir dalam P-APBD 2025.

Pokok-pokok pikiran DPRD ini bukan sekadar daftar keinginan, tetapi suara rakyat yang harus menjadi perhatian. Mengabaikannya berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat Pekanbaru, tegas Zakri.