Gresik, Gesuri.id - Peredaran minuman keras (miras) di kabupaten Gresik terus menjadi perhatian serius kalangan dewan. Oleh sebab itu, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004 tentang larangan miras terus dilakukan hingga seluruh lapisan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Gresik Fraksi PDI Perjuangan Noto Utomo menilai keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sebab, aturan yang sudah dibuat tidak akan memberikan dampak maksimal apabila pelanggaran di lapangan masih terjadi.
Jangan sampai perda hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi. Pengawasan harus dilakukan secara serius, terutama terhadap peredaran dan penjualan minuman keras, ujar Noto Utomo, dikutip Senin (16/11/2026).
Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2004, ancaman pidana dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya. Mereka yang memproduksi atau mengoplos minuman keras terancam kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 6 juta.
Tak hanya produsen dan penjual, pihak yang menimbun atau menyimpan miras juga dapat dikenai kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta. Sementara itu, orang yang menjamu minuman keras terancam kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 4 juta.