Jatim, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memperkuat pasar domestik dan perdagangan antarpulau menyusul penurunan ekspor sebesar 7,25 persen sepanjang Januari–September 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan 4,58 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur.
“Penurunan ekspor bukan sekadar persoalan angka perdagangan, tetapi berpotensi merembet hingga ke sektor ekonomi kerakyatan,” ungkap Eddy yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Jawa Timur selama Januari–September 2026 mencapai 21,26 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 22,92 miliar dolar AS.
Sebaliknya, nilai impor justru meningkat dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Kondisi tersebut menyebabkan neraca perdagangan Jawa Timur mengalami defisit sebesar 3,63 miliar dolar AS.
Eddy mengingatkan, pelemahan perdagangan tidak hanya berdampak terhadap perusahaan besar yang berorientasi ekspor. Pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan industri juga berpotensi terkena imbas, terutama di sektor makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, serta produk pertanian dan perikanan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM Kementerian UMKM 2025, Jawa Timur memiliki sekitar 4,58 juta UMKM nonpertanian. Menurut Eddy, potensi besar tersebut harus dijaga agar aktivitas ekonomi pelaku usaha kecil tidak ikut tertekan akibat melemahnya perdagangan.
“Jumlah tersebut merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus dijaga agar tidak ikut tertekan akibat melemahnya aktivitas perdagangan,” jelasnya.
Perkuat Pasar Domestik dan Perdagangan Antarpulau
Untuk menghadapi penurunan permintaan dari pasar internasional, Eddy mendorong Pemprov Jatim memperkuat pasar domestik. Perdagangan antarpulau, menurutnya, dapat menjadi penyangga sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk unggulan Jawa Timur.
“Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, makanan olahan, kerajinan, hingga industri kecil. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konkret pemerintah, terutama dalam mengatasi biaya logistik, keterbatasan informasi pasar, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan,” katanya.
Eddy juga meminta pelaksanaan misi dagang antardaerah yang selama ini menjadi salah satu program andalan Pemprov Jatim dievaluasi berdasarkan realisasi transaksi. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya nilai komitmen perdagangan, tetapi harus dibuktikan melalui pembelian nyata dan keberlanjutan kerja sama.
Berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga April 2026, misi dagang Jawa Timur telah dilaksanakan sebanyak 50 kali di 29 provinsi dengan nilai transaksi mencapai Rp36,24 triliun.
“Meski angka tersebut cukup besar, realisasi transaksi dan manfaatnya bagi UMKM tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai komitmen perdagangan hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi tidak berujung pada kontrak pembelian berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil,” tegas Eddy.
Selain memperluas pasar, Eddy mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Petani dan nelayan diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah melalui pengolahan produk.
Hasil perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, makanan beku, hingga produk siap saji. Sementara itu, hasil pertanian dan perkebunan dapat diolah menjadi produk kemasan dengan nilai jual lebih tinggi.
Di sisi lain, kenaikan impor juga perlu dicermati melalui pemetaan jenis barang yang sebenarnya berpotensi diproduksi di dalam negeri, khususnya di Jawa Timur. Penguatan industri pemasok lokal perlu dibarengi peningkatan teknologi produksi, kualitas produk, dan akses pembiayaan agar UMKM mampu masuk ke dalam rantai pasok industri besar.
Dorong Akses Pembiayaan dan Pengawasan UMKM
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga mendorong sinergi Pemprov Jatim dengan perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memperluas akses modal kerja, termasuk melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain pembiayaan, pendampingan sertifikasi halal, standardisasi mutu, legalitas usaha, pengembangan kemasan, hingga promosi produk juga dinilai perlu diperkuat agar UMKM Jawa Timur semakin kompetitif dan mampu memperluas jangkauan pasar.
Melalui fungsi pengawasan, Eddy mendorong Komisi B DPRD Jatim meminta penjelasan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM terkait perkembangan perdagangan dan kondisi pelaku usaha.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup jumlah UMKM yang terlibat dalam perdagangan antarpulau dan ekspor, realisasi transaksi misi dagang, kontrak pembelian berkelanjutan, perkembangan omzet, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Dengan potensi 4,58 juta UMKM nonpertanian, penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian utama strategi perdagangan Jawa Timur. Peningkatan ekspor harus berjalan beriringan dengan perluasan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
