Jakarta, Gesuri.id -Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari PDI Perjuangan, H Hamka, menegaskan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi penghalang bagi DPRD Kaltara untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Di tengah efisiensi dan penyesuaian anggaran, ia memastikan seluruh aspirasi warga tetap menjadi prioritas untuk diperjuangkan melalui berbagai skema pendanaan.

Keterbatasan anggaran di daerah tidak boleh menyurutkan komitmen kita dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga yang masuk, baik terkait jalan di kawasan perbatasan, pendidikan, maupun sektor ekonomi, tetap kita kawal dan carikan solusinya, ujar Anggota DPRD Kalimantan Utara dari PDI Perjuangan, H Hamka, Senin (31/8/2026).

Menurut Hamka, keterbatasan kemampuan anggaran daerah mendorong DPRD Kaltara untuk terus menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan agar berbagai program krusial di daerah tetap dapat berjalan meskipun APBD menghadapi keterbatasan.

Jajaran DPRD Kaltara, kata dia, terus menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, terutama untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN maupun memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).

Program-program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan serta keberlanjutan program pendidikan, termasuk Beasiswa Kaltara Unggul.