Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari PDI Perjuangan, H Hamka, menegaskan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi penghalang bagi DPRD Kaltara untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Di tengah efisiensi dan penyesuaian anggaran, ia memastikan seluruh aspirasi warga tetap menjadi prioritas untuk diperjuangkan melalui berbagai skema pendanaan.
"Keterbatasan anggaran di daerah tidak boleh menyurutkan komitmen kita dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga yang masuk, baik terkait jalan di kawasan perbatasan, pendidikan, maupun sektor ekonomi, tetap kita kawal dan carikan solusinya," ujar Anggota DPRD Kalimantan Utara dari PDI Perjuangan, H Hamka, Senin (31/8/2026).
Menurut Hamka, keterbatasan kemampuan anggaran daerah mendorong DPRD Kaltara untuk terus menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan agar berbagai program krusial di daerah tetap dapat berjalan meskipun APBD menghadapi keterbatasan.
Jajaran DPRD Kaltara, kata dia, terus menyuarakan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, terutama untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN maupun memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
Program-program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan serta keberlanjutan program pendidikan, termasuk Beasiswa Kaltara Unggul.
Selain mengupayakan percepatan pendanaan infrastruktur vital melalui kementerian terkait di Jakarta, DPRD Kaltara juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan sektor pendidikan dan perlindungan kelompok masyarakat rentan.
Hamka menilai sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar keterbatasan anggaran tidak berdampak pada terhambatnya pelayanan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, setiap sumber pendanaan yang tersedia harus dapat dioptimalkan agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
DPRD Kaltara pun berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mencari berbagai solusi pendanaan, sehingga kebutuhan warga di bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan kelompok rentan tetap dapat diperjuangkan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
