Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, mendorong pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar bagi Kalteng dalam kebijakan hilirisasi nasional. Ia menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalteng perlu mendapat perhatian agar tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
“Untuk di Kalteng belum ada. Mungkin baru daerah atau provinsi tertentu yang dinilai potensial untuk program hilirisasi itu,” kata Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini, Selasa (1/9/2026).
Arton mengatakan, hingga saat ini Kalteng belum mendapatkan program hilirisasi berskala besar seperti yang telah dikembangkan di sejumlah daerah lain. Padahal, menurutnya, Kalteng memiliki berbagai potensi bahan baku yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Ia berharap kondisi tersebut dapat berubah seiring dengan pemerintah pusat yang terus memperluas kebijakan hilirisasi. Kalteng dinilai memiliki peluang untuk masuk dalam pengembangan industri berbasis komoditas lokal apabila potensi bahan baku daerah menjadi salah satu pertimbangan.
Arton juga menyinggung potensi batu bara yang cukup besar di Kalteng. Menurutnya, pemanfaatan komoditas tersebut untuk kebutuhan energi maupun pengolahan lebih lanjut merupakan kebijakan yang berada pada ranah pemerintah pusat.
“Saya kira itu kebijakan pusat, ya. Kita di daerah tidak punya kewenangan. Jadi kita menunggu saja,” ucapnya.
Ia menegaskan, Kalteng sebagai bagian dari Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian dalam menentukan lokasi proyek strategis maupun pengembangan industri.
Arton berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Menurutnya, pengembangan industri di daerah penghasil bahan baku dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau Presiden menyatakan ada pemerataan demi kesejahteraan rakyat, kita ini bagian dari NKRI yang tentunya memiliki hak sama dengan daerah lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat diharapkan dapat melihat potensi masing-masing daerah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, komoditas lokal Kalteng memiliki kesempatan untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah harus mendapat perhatian yang sama karena setiap daerah punya hak yang sama,” pungkasnya.
