Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mendesak Kementerian Keuangan melakukan gebrakan dengan memprioritaskan penagihan terhadap 200 wajib pajak besar yang masih menunggak. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).

Harris mengkritik kebiasaan pemerintah yang justru lebih banyak mengirim SP2DK kepada wajib pajak patuh menjelang akhir tahun. Menurutnya, kebijakan seperti itu tidak adil, tidak efektif, dan hanya memperburuk kualitas penerimaan pajak.

Yang patuh terus dikejar, sementara yang punya tunggakan besar justru tidak mendapat perhatian memadai. Ini harus dibalik, tegasnya.

Ia menegaskan bahwa menagih tunggakan dari 200 wajib pajak besar akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dibanding menekan wajib pajak kecil atau patuh.

Harris juga menyoroti bahwa pola kejar setoran di akhir tahun hanya menciptakan distorsi. Bruto meningkat, tetapi neto turun drastis karena restitusi yang melonjak tahun berikutnya.