Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono mengingatkan pemerintah mengenai kerentanan industri pupuk nasional terhadap dinamika geopolitik global.
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor seperti gas bumi dan bahan baku mineral berpotensi mengancam stabilitas fiskal negara, terlebih di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah.
"Ketergantungan kita dalam budidaya tadi terhadap komponen impor, termasuk gas, ini sangat mengkhawatirkan apalagi melihat awan-awan geopolitik yang akhir-akhir ini sangat meresahkan kita semua kondisi ini harus diantisipasi dengan matang," kata Budi Sulistyono, dikutip Minggu (15/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Kanang itu menilai situasi global yang tidak menentu saat ini menjadi kekhawatiran serius bagi ketahanan pangan nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya ketergantungan industri pupuk terhadap bahan baku impor yang sensitif terhadap fluktuasi harga energi dan nilai tukar mata uang.
Ia menjelaskan bahwa gas bumi merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi pupuk urea. Bahkan, komponen tersebut menyumbang hingga 80 persen dari total biaya produksi sehingga setiap perubahan harga energi global maupun kurs dolar AS dapat berdampak langsung terhadap biaya produksi pupuk di dalam negeri.
Lebih lanjut, Budi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang telah meningkatkan volume subsidi pupuk secara signifikan pada tahun 2025. Menurutnya, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang matang agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara.
"Kita harus menghitung kembali kemampuan APBN kita dengan nilai barang impor yang sangat mahal ditambah kurs dolar yang cukup tinggi, ini akan sangat membebani. Kita tidak ingin peningkatan kuota subsidi ini justru terhambat oleh masalah pembiayaan di kemudian hari karena kita kurang waspada terhadap situasi global," ungkapnya.
Dalam pandangannya, kenaikan volume subsidi pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton dengan alokasi anggaran mencapai Rp46,8 triliun merupakan langkah penting untuk mendukung sektor pertanian. Namun kebijakan tersebut juga harus disertai strategi mitigasi risiko agar tidak terganggu oleh faktor eksternal.
Karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah dan pelaku industri pupuk nasional untuk segera menyiapkan langkah antisipatif. Salah satunya melalui penerapan strategi lindung nilai atau hedging guna mengurangi risiko fluktuasi harga dan nilai tukar.
Selain itu, Budi juga menilai percepatan efisiensi energi di pabrik-pabrik pupuk perlu menjadi prioritas. Upaya ini dinilai penting untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan program subsidi pupuk bagi petani.
Dengan strategi tersebut, diharapkan anggaran puluhan triliun rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar mampu menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani di seluruh Indonesia serta menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
