Jakarta, Gesuri.id -Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketidakjelasan sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi bertajuk GratisPol dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20252029.

Juru Bicara Fraksi, Hartono Basuki, mengungkapkan bahwa program-program seperti berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan wifi gratis di desa belum memiliki kejelasan teknis maupun payung hukum yang memadai.

Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS, kata Hartono, dikutip pada Sabtu (2/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar layanan kesehatan di Kalimantan Timur telah ditopang oleh BPJS Kesehatan yang didanai oleh kabupaten/kota. Karena itu, menurutnya, tanpa kejelasan batasan, program berobat gratis bisa tumpang tindih dan tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kesiapan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah yang merupakan salah satu program nasional dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.