Ikuti Kami

Ananda Moeis: Gratispol Sangat Bergantung Penguatan Regulasi dan Skema Pembiayaan Jangka Panjang

Ananda: Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah ajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan.

Ananda Moeis: Gratispol Sangat Bergantung Penguatan Regulasi dan Skema Pembiayaan Jangka Panjang
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kesuksesan program Gratispol atau pendidikan tinggi gratis di Kalimantan Timur sangat bergantung pada penguatan regulasi serta skema pembiayaan jangka panjang yang terencana dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ananda usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sejumlah universitas, Selasa (10/6/2025).

“Regulasi pergub saat ini sedang diasistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah ajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ananda menjelaskan bahwa kebutuhan dana program Gratispol akan meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang tercover dalam program tersebut. Berdasarkan estimasi Pemerintah Provinsi Kaltim, dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp1,5 triliun hingga tahun 2030.

“Di 2025 dana difokuskan untuk mahasiswa baru. Tapi mulai 2026, skemanya akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp1,3 triliun. Target akhir totalnya bisa mencapai Rp1,5 triliun,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi pembiayaan program ini, mengingat seluruh anggaran berasal dari APBD. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Ananda menekankan persoalan nomenklatur kewenangan antara pusat dan daerah, karena secara aturan, kewenangan pendidikan tinggi tidak berada pada pemerintah provinsi.

“Karena itu, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Kita dukung program ini, tapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” tegasnya.

Terkait potensi pergeseran anggaran, Ananda menyebut hal itu belum menjadi pembahasan utama dalam RDP kali ini, namun ia membuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian anggaran ke depan.

“Soal pergeseran belum kita bahas secara spesifik. Tapi memang di 2025 ini ada efisiensi, sehingga bisa dilakukan penyesuaian,” pungkasnya.

Quote