Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketidakjelasan sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi bertajuk GratisPol dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Juru Bicara Fraksi, Hartono Basuki, mengungkapkan bahwa program-program seperti berobat gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan wifi gratis di desa belum memiliki kejelasan teknis maupun payung hukum yang memadai.
"Program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memperjelas apakah layanan berobat gratis ini mencakup semua jenis layanan atau hanya menutup celah yang belum tercover oleh BPJS," kata Hartono, dikutip pada Sabtu (2/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar layanan kesehatan di Kalimantan Timur telah ditopang oleh BPJS Kesehatan yang didanai oleh kabupaten/kota. Karena itu, menurutnya, tanpa kejelasan batasan, program berobat gratis bisa tumpang tindih dan tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kesiapan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah yang merupakan salah satu program nasional dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami berharap ada penjelasan bagaimana kesiapan Kaltim dalam mengadopsi program nasional ini agar bisa berjalan efektif tanpa membebani fiskal daerah," ucap Hartono.
Terkait penyediaan wifi gratis di desa-desa, fraksi menyambut baik upaya memperluas akses digital, namun menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan terlebih dahulu.
"Alangkah baiknya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas internet di Kaltim lebih dulu, karena banyaknya zona blank spot dan area yang kualitas internetnya masih belum memadai," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan digital serta investasi infrastruktur sebagai prasyarat mendasar agar program wifi gratis berjalan optimal. Tanpa dasar itu, mereka khawatir program hanya akan berhenti di wacana atau mandek di tengah jalan.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembahasan lanjutan RPJMD dilakukan secara lebih mendalam di tingkat panitia khusus DPRD. Mereka berharap agar dokumen tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
