Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeritik keras praktik intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum yang ia sebut sebagai ancaman bagi demokrasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (9/12). Hasto menyebut adanya kecenderungan kriminalisasi dan tekanan politik terhadap lembaga yudikatif.

Menurut Hasto, penegakan hukum seharusnya berpegang pada prinsip independensi dan keadilan substantif. Namun ia mengungkapkan adanya pengakuan dari keluarga seorang hakim yang pernah datang meminta maaf kepadanya akibat tekanan tertentu.

Saya kaget. Tekanan terhadap hakim itu nyata, tuturnya.

Hasto menilai kondisi tersebut berbahaya bagi masa depan negara hukum. Ia mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan. Jika hukum dipolitisasi, maka korupsi akan semakin liar, katanya.

Ia menjelaskan bahwa KPK sebagai produk reformasi semestinya menjadi lembaga yang memprioritaskan pencegahan korupsi, bukan sebagai alat politik. Hasto mengungkapkan bahwa korupsi struktural seperti illegal logging, mafia perpajakan, dan kejahatan finansial berskala besar harus menjadi prioritas utama lembaga antirasuah.