Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeritik keras praktik intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum yang ia sebut sebagai ancaman bagi demokrasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (9/12). Hasto menyebut adanya kecenderungan kriminalisasi dan tekanan politik terhadap lembaga yudikatif.
Menurut Hasto, penegakan hukum seharusnya berpegang pada prinsip independensi dan keadilan substantif. Namun ia mengungkapkan adanya pengakuan dari keluarga seorang hakim yang pernah datang meminta maaf kepadanya akibat tekanan tertentu.
“Saya kaget. Tekanan terhadap hakim itu nyata,” tuturnya.
Hasto menilai kondisi tersebut berbahaya bagi masa depan negara hukum. Ia mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan. “Jika hukum dipolitisasi, maka korupsi akan semakin liar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa KPK sebagai produk reformasi semestinya menjadi lembaga yang memprioritaskan pencegahan korupsi, bukan sebagai alat politik. Hasto mengungkapkan bahwa korupsi struktural seperti illegal logging, mafia perpajakan, dan kejahatan finansial berskala besar harus menjadi prioritas utama lembaga antirasuah.
Menurutnya, praktik korupsi besar tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan atau pembiaran dari kekuasaan. Karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya memperbaiki sistem pencegahan dan memperkuat mekanisme transparansi di seluruh sektor.
Hasto menyayangkan munculnya tren bahwa hukum digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan, PDI Perjuangan menolak segala bentuk intervensi seperti itu. “Kami punya rekam jejak, kami tidak campur tangan ketika berkuasa,” ujarnya.
Ia juga mendorong penyempurnaan sistem penegakan hukum agar berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Hasto menyatakan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus berdiri tegak untuk rakyat.
Mengakhiri sambutannya, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menegakkan etika bernegara demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. “Kita harus mengembalikan hukum ke relnya. Tanpa independensi penegakan hukum, bangsa ini tidak akan pernah maju,” pungkasnya.
