Jakarta, Gesuri.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Sebagai alat pembayaran belanja pemerintah, KKP Domestik akan sangat membantu pemodalan UMK dalam menyediakan barang/jasa pemerintah.

Selama ini UMK kesulitan untuk menjadi mitra pemerintah karena sistem bayarnya diutang terlebih dulu. Jika menunggu pencairan 1-2 bulan mereka bisa kehabisan modal. Dengan KKP Domestik, maka proses pencairan bisa langsung. Ini sangat membantu cashflow mereka, dan otomatis juga mempercepat perputaran uang di masyarakat, katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca:Gembong Minta Jam Operasional Posko Pengaduan Diperpanjang