Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi lll DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, I Nyoman Parta, menegaskan urgensi pembenahan sistem data nasional saat melakukan kunjungan dan dialog publik di Universitas Udayana.

Pembangunan tanpa dituntun data akan menyebabkan kebijakan sering salah arah. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban, kata Parta dikutip Rabu (3/3/2026).

Dalam forum penyerapan aspirasi tersebut, Parta menyampaikan bahwa Baleg DPR RI saat ini tengah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI).

Menurutnya, pembangunan yang tidak berbasis pada data yang akurat berpotensi melahirkan kebijakan keliru dan merugikan masyarakat luas.

Ia mencontohkan kasus penghapusan 11 penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, padahal sebagian di antaranya sedang menjalani pengobatan rutin seperti cuci darah, penyakit jantung, dan diabetes. Peristiwa tersebut, kata dia, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi yang berdampak langsung pada hak dasar warga.