Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menilai usulan kenaikan gaji dan tunjangan kepala daerah sebaiknya ditunda hingga kondisi perekonomian nasional membaik serta postur anggaran pemerintah kembali lebih sehat.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah tetap menunjukkan rasa keadilan dan empati terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.

Kajian-kajian untuk (kenaikan) pendapatan unsur pemerintahan daerah bisa dilakukan, tetapi mengingat kondisi efisiensi anggaran di pusat dan daerah, peningkatan pendapatan kepala daerah harus ditunda dulu, kata Giri, Senin (3/8/2026).

Ini masalah rasa keadilan kita dengan masyarakat yang sedang mengalami penurunan tingkat penghidupan, tambahnya.

Selain menyoroti momentum yang dinilai belum tepat, Giri juga membantah anggapan bahwa rendahnya gaji menjadi penyebab utama kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, korupsi lebih berkaitan dengan integritas seseorang daripada besaran pendapatan yang diterima.