Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Seluma dari Fraksi PDI Perjuangan, Febrinanda Putra Pratama, menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembayaran gaji kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Seluma yang telah berlangsung hampir enam bulan.
"Yang pertama kita prihatin-lah. Anak istri kepala desa itu kan, bagaimana pun juga, itu hak kepala desa untuk dapat gaji. Enam bulan itu waktu yang luar biasa; setengah tahun itu!" kata Febrinanda, Kamis (29/5/2025), merespons keluhan para aparat desa.
Sebelumnya, Iriaman, Kepala Desa Talang Alai, Kecamatan Air Periukan, menyuarakan kekecewaannya atas belum cairnya gaji perangkat desa.
Ia mengkritik Bupati Seluma yang dinilainya kurang peka terhadap nasib aparat desa dan mendesak anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan.
"Sesekali turunlah ke desa, dengar suara kami. Jangan cuma diam. Kami butuh solusi, bukan janji," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Febrinanda menegaskan bahwa hingga kini belum ada surat resmi dari pemerintah desa yang masuk ke DPRD terkait persoalan tersebut. Namun, dirinya menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara para kepala desa dan pemerintah daerah.
"Intinya sampai sekarang, surat apapun belum masuk ke DPRD Kabupaten Seluma. Tetapi saya, secara pribadi, siap membantu; menjadi penghubung antara pemda dengan kepala desa. Memang tugas kami DPR itu salah satunya menjadi jembatan, untuk menghubungkan hal-hal seperti itu," tegasnya.
Lebih lanjut, Febrinanda membuka pintu seluas-luasnya bagi para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Saya juga welcome, jika kepala desa ingin datang secara pribadi ataupun secara resmi, karena itulah tugas kami sebagai dewan," ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seluma terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Sementara itu, gelombang protes dari kalangan pemerintah desa terus bergema, menuntut kejelasan dan pemenuhan hak-hak yang telah lama tertunda.
