Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi Resoalon Lumban Gaol mengritik komposisi rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 yang dinilai belum mencerminkan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat.

Melihat kondisi lapangan saat ini, begitu banyak ruas jalan dan parit yang rusak parah dan sifatnya mendesak untuk segera diperbaiki. Sangat ironis dan membingungkan ketika dalam rancangan P-APBD ini anggaran untuk Dinas PUTR justru dinolkan. Di mana keberpihakan terhadap kebutuhan dasar warga? kata Resoalon, Rabu (30/9/2026).

Kritik tersebut disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD Kabupaten Dairi 2026 yang menyoroti sejumlah komposisi anggaran dalam rancangan perubahan APBD.

Sorotan utama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi tertuju pada nihilnya alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR). Berdasarkan dokumen KUA-PPAS P-APBD, alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan pada dinas teknis tersebut justru dipangkas hingga berada di angka nol.

Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak. Selain itu, sejumlah saluran drainase dan parit juga mengalami penyumbatan maupun kerusakan yang membutuhkan penanganan segera demi mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat.