Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, meminta peningkatan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meminta Pemprov Jatim memastikan pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah Madura yang masih membutuhkan perhatian dalam pemenuhan infrastruktur.
“Keberhasilan P-APBD 2026 tidak boleh diukur hanya dari tingginya persentase serapan,” kata Dewanti, dikutip pada Jumat (4/9/2026).
Dewanti menyebut kebutuhan infrastruktur di empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, masih cukup besar. Menurutnya, peningkatan anggaran dalam P-APBD 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain infrastruktur, Dewanti menyoroti persoalan kawasan kumuh yang luasnya mencapai sekitar 6.497,76 hektare. Ia menilai penanganan kawasan tersebut perlu dilakukan secara terpadu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diintegrasikan dengan penyediaan sanitasi, air minum, dan drainase.
Dewanti juga mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak memaksakan penyerapan tambahan anggaran apabila program yang telah direncanakan belum siap dilaksanakan. Menurutnya, kualitas dan ketepatan sasaran program harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar tingginya realisasi anggaran.
Ia menegaskan peningkatan anggaran melalui P-APBD 2026 harus mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
Dengan demikian, tambahan anggaran yang tersedia tidak hanya tercermin dalam angka serapan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
