Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi Resoalon Lumban Gaol mengritik komposisi rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 yang dinilai belum mencerminkan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat.
"Melihat kondisi lapangan saat ini, begitu banyak ruas jalan dan parit yang rusak parah dan sifatnya mendesak untuk segera diperbaiki. Sangat ironis dan membingungkan ketika dalam rancangan P-APBD ini anggaran untuk Dinas PUTR justru dinolkan. Di mana keberpihakan terhadap kebutuhan dasar warga?" kata Resoalon, Rabu (30/9/2026).
Kritik tersebut disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD Kabupaten Dairi 2026 yang menyoroti sejumlah komposisi anggaran dalam rancangan perubahan APBD.
Sorotan utama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi tertuju pada nihilnya alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR). Berdasarkan dokumen KUA-PPAS P-APBD, alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan pada dinas teknis tersebut justru dipangkas hingga berada di angka nol.
Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak. Selain itu, sejumlah saluran drainase dan parit juga mengalami penyumbatan maupun kerusakan yang membutuhkan penanganan segera demi mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Atas kondisi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi bersama DPRD Kabupaten Dairi untuk mengevaluasi kembali komposisi anggaran dan merealokasikan dana untuk Dinas PUTR.
Di tengah nihilnya pos anggaran infrastruktur jalan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi juga menyoroti peningkatan anggaran pada pos Belanja Tak Terduga (BTT) serta sejumlah program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Dalam Nota Pengantar Keuangan Bupati, alokasi awal BTT tercatat sebesar Rp4.549.230.042. Sementara dalam draf P-APBD, Pemkab Dairi mengajukan penambahan anggaran BTT sebesar Rp7.079.606.332 sehingga total alokasinya meningkat signifikan.
Resoalon mempertanyakan penambahan anggaran tersebut, mengingat tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu efektif sekitar dua bulan.
"Penambahan BTT ini sangat signifikan dan memunculkan kejanggalan. Padahal lusa kita sudah memasuki bulan Oktober, yang artinya tahun anggaran efektif tinggal tersisa dua bulan lagi. Potensi kejadian tak terduga apa yang diprediksi akan terjadi dalam sisa waktu dua bulan ini hingga membutuhkan alokasi dana tambahan sefantastis itu?" tegasnya.
Selain BTT, peningkatan anggaran yang mencolok juga ditemukan pada Dinas Pariwisata. Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp100 juta dalam APBD murni, diusulkan mengalami penambahan sebesar Rp2.442.971.978 dalam P-APBD.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi kemudian mengimbau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Dairi untuk kembali menyisir setiap detail pengajuan anggaran secara kritis dan objektif.
Menurut Resoalon, sektor pariwisata tetap penting untuk dikembangkan, tetapi kebutuhan terhadap konektivitas jalan dan keselamatan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
"Masyarakat Dairi hari ini membutuhkan jalan yang mantap dan drainase yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau sekaligus mendesak Pemkab dan DPRD Dairi agar memangkas pengajuan anggaran yang tidak mendesak, lalu mengalokasikan kembali anggaran tersebut ke Dinas PUTR demi kepentingan seluruh rakyat Dairi," pungkasnya.
