Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi di lapangan.

Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian, ujar Adisatrya saat ditemui Parlementaria di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Senin (15/6/2026).

Menurut Adisatrya, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi berbagai ketidakpastian. Konflik geopolitik yang berlangsung di sejumlah kawasan dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tekanan tambahan terhadap biaya pengadaan energi nasional.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak juga menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan harga BBM non-subsidi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan stabilitas harga energi.

Meski memahami alasan di balik kebijakan tersebut, Adisatrya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada biaya distribusi dan transportasi.