Komisi VII DPR Desak Perbankan Kembalikan Agunan KUR UMKM di Bawah Rp100 Juta

Perbankan perlu mengevaluasi implementasi kebijakan KUR agar pelaku usaha kecil mendapatkan haknya secara utuh. 
Sabtu, 21 November 2026 15:26 WIB Jurnalis - Heru Guntoro

Cibinong, Gesuri.id Komisi VII DPR RI mendesak pihak perbankan segera mengembalikan agunan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon di bawah Rp100 juta.

Pasalnya, praktik permintaan jaminan masih kerap ditemukan di lapangan meski pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk batas plafon tersebut.

Desakan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat meninjau akses permodalan UMKM di Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Baca:Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur

Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Padahal, kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu, kata Evita.

Baca juga :