Cibinong, Gesuri.id Komisi VII DPR RI mendesak pihak perbankan segera mengembalikan agunan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon di bawah Rp100 juta.
Pasalnya, praktik permintaan jaminan masih kerap ditemukan di lapangan meski pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk batas plafon tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat meninjau akses permodalan UMKM di Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Baca:Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Padahal, kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu, kata Evita.