Jakarta, Gesuri.id – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik keras terhadap kinerja institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam orasi ilmiahnya di Jakarta, Kamis (19/11).
Di hadapan sivitas akademika, Presiden ke-5 RI tersebut menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan hingga menyusutnya keberanian publik dalam menyampaikan pendapat.
Berbicara dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Megawati mengingatkan kembali perannya dalam memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari institusi militer. Ia lantas mempertanyakan adanya pihak di tubuh kepolisian yang dinilai menyalahgunakan wewenang melalui praktik penyadapan.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Selain menyasar kepolisian, Megawati juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini serta iklim demokrasi yang menurutnya membuat masyarakat takut bersikap tanpa komando.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus. Ndak ada yang berani sekarang, semuanya begini," ujar Megawati dalam orasi ilmiah bertajuk "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" tersebut.
Megawati menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk bersuara telah dijamin secara tegas oleh konstitusi. Ia mendorong masyarakat agar tidak gentar menyuarakan kritik maupun pendapat karena aparat tidak mungkin menangkap seluruh rakyat yang berbicara.
"Memangnya polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah, terus mau nangkap saya? Saya enggak takut," kata Megawati.
Ia mengaku sudah pernah dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurut Megawati, kehadirannya memenuhi panggilan tersebut merupakan bentuk ketaatan warga negara terhadap hukum, bukan sikap pembangkangan.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Warga Magelang Pilah Sampah
Atas berbagai persoalan hukum dan tata kelola yang disorotinya, Megawati menyatakan menggugat jalannya pemerintahan dan menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar kabinet.
"Secara subjektif, sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," ucapnya.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar saja," imbuh Megawati, seraya menegaskan bahwa sikap tersebut berlandaskan keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus dipahami konteks kelahirannya dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

















































































