Cibinong, Gesuri.id – Komisi VII DPR RI mendesak pihak perbankan segera mengembalikan agunan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon di bawah Rp100 juta.
Pasalnya, praktik permintaan jaminan masih kerap ditemukan di lapangan meski pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk batas plafon tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat meninjau akses permodalan UMKM di Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
"Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Padahal, kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu," kata Evita.
Temuan tersebut mencuat dalam rapat yang turut dihadiri perwakilan Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank BJB, serta sejumlah pelaku UMKM setempat.
Dalam forum itu, para pelaku usaha mengeluhkan masih diberlakukannya syarat agunan oleh bank penyalur.
Evita menegaskan, perbankan perlu mengevaluasi implementasi kebijakan KUR agar pelaku usaha kecil mendapatkan haknya secara utuh.
Apabila pihak bank telanjur menahan aset agunan nasabah untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, ia meminta agar jaminan tersebut segera dikembalikan.
"Kalau masih menyimpan agunan atau jaminan, ya dikembalikan kepada para UMKM kita. Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan," ujarnya.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Menurut Evita, pengembalian agunan sangat krusial agar pelaku UMKM memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk ekspansi maupun mengakses pembiayaan lain. Program KUR seharusnya tidak sekadar menjadi penopang modal kerja, melainkan batu loncatan agar pelaku usaha kecil mampu naik kelas.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup, Dedi Ahmadi, membenarkan bahwa syarat jaminan masih menjadi batu sandungan utama bagi pelaku usaha. Perajin di sentra industri logam Citeureup itu mengaku tetap dimintai sertifikat sebagai jaminan saat mengajukan pembiayaan ke bank.
Keluhan serupa disuarakan perajin Batik Kemang, Eli Yuliana. Selain terbentur kewajiban menyerahkan agunan, pengusaha berusia 64 tahun itu juga menghadapi kendala batasan usia saat mengajukan kredit. Ia berharap perbankan memberikan skema yang lebih inklusif bagi pelaku usaha yang tetap produktif di usia senja.

















































































