Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melayangkan kritik keras terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian UMKM untuk Tahun Anggaran (T.A.) 2027.
Ia menilai rancangan anggaran tersebut sangat jomplang dan kontradiktif dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus lalu yang menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026), Putra blak-blakan menyebut postur anggaran yang diajukan para pembantu presiden itu justru lebih menitikberatkan pada belanja birokrasi, gaji, dan pendidikan vokasi, dibandingkan program yang langsung menyentuh masyarakat bawah (akar rumput).
Kritik pertama Putra ditujukan pada rasio belanja manajemen terhadap program UMKM. Ia menyoroti perbandingan yang dinilainya sangat tipis, yakni 44 berbanding 56, di mana porsi anggaran lebih heavy (berat) pada pengeluaran operasional, maintenance, dan gaji pegawai.