Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melayangkan kritik keras terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian UMKM untuk Tahun Anggaran (T.A.) 2027.
Ia menilai rancangan anggaran tersebut sangat jomplang dan kontradiktif dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus lalu yang menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026), Putra blak-blakan menyebut postur anggaran yang diajukan para pembantu presiden itu justru lebih menitikberatkan pada belanja birokrasi, gaji, dan pendidikan vokasi, dibandingkan program yang langsung menyentuh masyarakat bawah (akar rumput).
Kritik pertama Putra ditujukan pada rasio belanja manajemen terhadap program UMKM. Ia menyoroti perbandingan yang dinilainya sangat tipis, yakni 44 berbanding 56, di mana porsi anggaran lebih heavy (berat) pada pengeluaran operasional, maintenance, dan gaji pegawai.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Ini sangat ironis sekali. Bapak Presiden Prabowo jelas mengatakan setiap rupiah harus memiliki tujuan dan menjadi harapan nyata bagi rakyat kita. Nah, kalau melihat apa yang dipaparkan, bayangan kita terhadap UMKM setiap rupiah yang dihasilkan itu buat gaji. Ini agak kontradiktif sama apa yang kita lihat di ruang sidang paripurna dengan di ruangan ini," tegas Putra Nababan.
Ia juga menyentil minimnya target dari Deputi UMKM, seperti target sertifikasi yang hanya 9 ribu, serta alokasi akses KUR yang dinilai kurang berdampak masif. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan mencederai "rasa keadilan". Putra mendesak agar kementerian tidak sekadar bangga karena tidak meminta tambahan anggaran, melainkan harus berani meminta anggaran jika memang dialokasikan untuk program nyata yang membuat pengusaha mikro naik kelas.
Poltekpar Sedot 37 Persen Anggaran, Tapi Absen di Rapat
Kritik Putra semakin menukik tajam ketika membedah anggaran Kementerian Pariwisata. Ia secara khusus menyoroti alokasi raksasa yang diberikan kepada Politeknik Pariwisata (Poltekpar).
Menurut data yang dibedahnya, terjadi kenaikan anggaran Kemenpar sebesar 10,52% yang secara spesifik dinikmati oleh Poltekpar. Lembaga pendidikan vokasi tersebut menyedot porsi yang sangat dominan, yakni 37,45% dari total pagu anggaran Kementerian Pariwisata secara keseluruhan.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak dibarengi dengan akuntabilitas kehadiran pimpinan Poltekpar di ruang rapat parlemen. Hal ini membuat Putra Nababan geram karena DPR kehilangan ruang untuk mendalami penggunaan dana fantastis tersebut.
"Poltekpar ini menyerap 37,45% dari total pagu anggaran. Harusnya kalau rapat komisi seperti ini, wujud dari Poltekpar itu harus ada, wajahnya seperti apa. Kalau nyerap program 37 persen, wajahnya harus ada di ruang rapat ini. Ini tidak kelihatan, jadi tidak bisa ditanyain, tidak bisa didalamin!" kejar Putra dengan nada tegas kepada Menteri Pariwisata.
Ketimpangan alokasi untuk Poltekpar ini dinilai berbanding terbalik dengan anggaran kedeputian yang seharusnya bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi rakyat dan pelaku pariwisata di lapangan.
Baca: Kisah Keluarga Ganjar Pranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak
Putra membeberkan fakta memprihatinkan bahwa gabungan anggaran untuk Deputi 1 (Sumber Daya & Kelembagaan), Deputi 2 (Pengembangan Destinasi & Infrastruktur), dan Deputi 3 (Industri & Investasi) yang bersentuhan langsung ke akar rumput—totalnya hanya mencapai 6,4 persen dari keseluruhan pagu Kemenpar.
"Kalau saya lihat Deputi-deputi yang kena ke akar rumput, D1, D2, D3, itu totalnya hanya 6,4%. Ini kecil sekali. Ini kontras," sesalnya.
Di akhir pernyataannya, Putra Nababan mengingatkan kembali para menteri untuk menyelaraskan RKA 2027 dengan semangat efisiensi birokrasi dan keberpihakan kepada rakyat seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
"Bapak Presiden sudah bisa menyampaikan perampingan di BUMN, bahkan beliau mengatakan saving 50 triliun, saya rasa semangat itu harus turun ke kementerian. Saya masih membayangkan kami mendengarkan pidato beliau yang pro-kesejahteraan rakyat, namun sangat kontras saat mendengarkan paparan dari pembantu-pembantu beliau di sini," tutup Putra.
