Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rimbun meminta aparat penegak hukum (APH) serius dan transparan dalam mengusut dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, keterbukaan dalam proses penegakan hukum penting untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Kita minta penegak hukum serius untuk menangani itu, dan juga jangan sampai tidak transparan karena kita punya pengalaman beberapa tahun lalu, ada beberapa perusahaan, ada dua kalau saya tidak salah, kita tidak tahu apakah dieksekusi, diberikan hukuman, sanksi, atau apa, kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Rabu (26/8).

Rimbun menjelaskan, penegakan hukum terhadap korporasi harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan hasil penanganan perkara. Hal itu dinilai penting mengingat persoalan karhutla menjadi perhatian serius karena dampaknya dapat dirasakan secara luas.

Menurutnya, proses hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat perlu dikawal secara serius. Perusahaan dinilai memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah dan lingkungan di sekitar areal usahanya.

Penanganan yang transparan juga dinilai penting untuk memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai ketentuan, ujarnya.