Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit agar berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini, tegas Krisantus.

Dalam rapat tersebut, Krisantus menekankan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata. Menurutnya, setiap perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Ia menilai pertumbuhan industri perkebunan harus berjalan seimbang dengan pembangunan daerah sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain kepatuhan terhadap regulasi, Krisantus juga menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak di sekitar area perusahaan menunjukkan bahwa implementasi CSR belum berjalan secara optimal.