TEPAT tiga puluh tahun lalu, Sabtu pagi tanggal 27 Juli 1996, sebuah dentum keras di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, merobek bukan hanya pagar besi Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), melainkan juga meretas jalannya sejarah modern Indonesia. Hari ini, tiga dekade setelah peristiwa berdarah yang karib dikenang sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), tempat itu telah bersolek menjadi gedung megah senilai miliaran rupiah. Namun, di balik dinding-dinding betonnya yang kokoh, aroma maskulin kekuasaan Orde Baru yang korosif dan jejak darah ratusan "Kader Sandal Jepit" tetap tinggal sebagai memori abadi yang menolak diredam oleh waktu.
Mengenang 30 tahun Kudatuli di tahun 2026 bukan sekadar urusan seremonial potong tumpeng atau tabur bunga di atas iringan lagu “Gugur Bunga”. Peristiwa ini memerlukan sebuah pembacaan ulang: sebuah reportase historis yang melacak bagaimana sebuah rezim otoriter salah membaca kalkulasi politik seorang perempuan diam, dan bagaimana dialektika perlawanan fisik masa lalu kini bertransformasi menghadapi kepungan ancaman laten yang jauh lebih samar.
Mitos Ketidakberdayaan: Lahirnya Singa dari Kamar Surabaya
Pada mulanya adalah sebuah kekeliruan diagnosis politik. Ketika Megawati Soekarnoputri—yang akrab disapa Adis di lingkaran dekatnya—memutuskan mendobrak tabu trah Soekarno dengan terjun ke dunia politik pada tahun 1987, penguasa Orde Baru tidak menaruh curiga. Di mata para elite berpangkat, Megawati dinilai tergolong introvert, pendiam, dan sama sekali tidak memiliki letupan karisma oratoris seperti ayahnya, Bung Karno.
Namun, sejarah memiliki jalannya sendiri. Rezim alpa membaca bahwa di dalam kultur masyarakat Nusantara, kepemimpinan yang diam sering kali dipandang sebagai sumur legitimasi moral yang dalam. Duet pimpinan PDI saat itu, Soerjadi dan Nico Daryanto, menangkap riak bawah tanah ini dan menarik Megawati masuk untuk mendulang suara. Efeknya instan: Megawati menjelma menjadi ikon perlawanan arus bawah yang masif.
Puncaknya terjadi pada malam dingin Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Desember 1993. Izin kongres merambat cepat menuju batas akhir pukul 00.00 WIB, di mana aparat kepolisian telah bersiap mengambil alih forum. Di tengah kegelisahan yang mencekam, tepat sepuluh menit sebelum lonceng tengah malam berdentang, Megawati keluar dari kamarnya. Ia merebut pengeras suara, membelah keheningan malam, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDI secara de facto.
Dalam pidato pendek tanpa teks yang mengejutkan seluruh intelijen negara kala itu, Megawati menutup maklumatnya dengan mengutip kata-kata pujangga besar India, Swami Vivekananda:
"Tegakkan mukamu menjadi manusia sejati untuk menegakkan kebenarannya."
Pernyataan itu bukan sekadar retorika; itu adalah deklarasi perang terbuka melawan pemalsuan kedaulatan parpol yang dirancang negara.
Sabtu Kelabu Ketika Rezim Menulis Sejarah dengan Bayonet
Ketakutan rezim Orde Baru terhadap simbol baru ini memuncak pada tahun 1996. Negara memfasilitasi Kongres tandingan di Medan untuk mengembalikan Soerjadi ke tampuk kepemimpinan dan mendepak Megawati. Penolakan kubu Mega memicu pendudukan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, menjadikannya ruang terbuka "Mimbar Bebas" bagi para mahasiswa, buruh, dan aktivis progresif.
Subuh 27 Juli 1996, sekitar pukul 06.20 WIB, sebuah operasi pengepungan yang rapi dimulai. Ratusan pria berambut cepak berpakaian hitam dengan lambang banteng, menumpangi setidaknya 15 truk kuning, mulai merangsek. Dialog singkat 15 menit antara kedua kubu menemui jalan buntu. Pukul 06.35 WIB, batu dan paving block mulai menghujani gedung.
Wartawan senior Rosihan Anwar, yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian, merekam momen mengerikan tersebut dalam catatan sejarahnya:
"Tampak depan markas PDI laki-laki tegap berpakaian hitam dengan tanda gambar Banteng, dengan potongan rambut cepak, beramai-ramai melemparkan batu ke rumah yang sedang terbakar... Asap mengepul dari atap yang gentengnya sudah pecah-pecah. Tidak kelihatan mobil pemadam kebakaran."
Dari kediaman sunyi di Kebagusan, melalui sambungan telepon yang terburu-buru dengan Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega, Soesilo Muslim, Megawati memberikan perintah akhir: "Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa."
Tak lama kemudian, di seberang telepon genggam staf pribadinya, terdengar suara pintu kayu didobrak paksa, diikuti hantaman benda tumpul dan jeritan pilu para kader yang diserbu. Gedung itu jatuh secara fisik. Korban berjatuhan. Data resmi Komnas HAM mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Namun, amuk massa tidak berhenti di Menteng; api menjalar ke Salemba dan Kramat, menghanguskan puluhan bangunan dan armada bus kota.
Bergesernya Wajah Rezim, dari Sepatu Lars ke Oligarki Digital
Jika pada tahun 1996 musuh ideologis PDI berbentuk militerisme kasar—yang meminjam tangan-tangan preman taktis, tameng, dan pemukulan fisik—maka dalam realitas zaman hari ini, tantangan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan telah mengalami mutasi radikal.
Kudatuli memberikan sebuah pelajaran sosiologi politik yang berharga: kekerasan fisik oleh negara (state violence) selalu menyisakan jejak yang mudah diidentifikasi oleh publik sebagai ketidakadilan. Hal inilah yang melahirkan backfire effect (efek bumerang), di mana kriminalisasi terhadap Megawati justru menahbiskannya sebagai martir demokrasi sejati. Rakyat yang merasa memiliki kesamaan nasib bergerak menjadi benteng moral.
Namun, di era modern sekarang, ancaman terhadap demokrasi tidak lagi datang menggunakan bus-bus kuning atau panser di Jalan Salemba. Musuh kontemporer hadir melalui: Kekuasaan yang tidak lagi digerakkan oleh prinsip ideologis, melainkan murni kalkulasi pasar dan modal. Kooptasi ruang publik yang rapi di mana sejarah dikaburkan (history whitewashing) melalui algoritma media sosial. Dan pembungkaman suara rakyat tidak lagi menggunakan pentungan militer, melainkan lewat pasukan siber (buzzers), ujaran kebencian, dan fabrikasi informasi yang mencuci ingatan generasi muda dari kekejaman masa lalu.
Jalur hukum pasca-reformasi yang berjalan pincang—di mana pengadilan koneksitas hanya memvonis ringan seorang buruh pelempar batu bernama Jonathan Marpaung dan membebaskan para perwira militer seperti Kolonel CZI Budi Purnama—menjadi bukti otentik bahwa kompromi politik kerap kali mengorbankan penuntasan pelanggaran HAM berat.
Oleh karena itu, refleksi 30 tahun Kudatuli mengembalikan ingatan kita pada pidato otentik Megawati Soekarnoputri yang menjadi jangkar pengingat bagi seluruh elite parpol hari ini:
"Partai ini tidak dibangun di atas meja empuk atau di dalam ruangan ber-AC. Partai ini dibangun dengan tetesan darah, keringat, dan air mata dari arus bawah."
Tiga puluh tahun berlalu, esensi dari menjaga ingatan Kudatuli adalah memastikan bahwa kedaulatan politik yang dibeli dengan nyawa para syuhada di Diponegoro 58 tidak digadaikan begitu saja kepada kepentingan pasar politik lima tahunan. Membela demokrasi hari ini berarti menjaga agar martabat wong cilik tidak ditukar oleh kekuasaan, dan tidak dikalahkan oleh lupa.
