Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit agar berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).
“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegas Krisantus.
Dalam rapat tersebut, Krisantus menekankan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata. Menurutnya, setiap perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Ia menilai pertumbuhan industri perkebunan harus berjalan seimbang dengan pembangunan daerah sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Selain kepatuhan terhadap regulasi, Krisantus juga menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak di sekitar area perusahaan menunjukkan bahwa implementasi CSR belum berjalan secara optimal.
“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Krisantus meminta seluruh perusahaan menjalankan program CSR secara tepat sasaran, berkelanjutan, serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP). Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih dapat dimaksimalkan seiring aktivitas perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.
Untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” kata Krisantus.
Selain membahas tata kelola perkebunan dan optimalisasi PAD, rapat koordinasi tersebut juga membahas implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara yang menjadi arahan pemerintah pusat. Krisantus menegaskan keberhasilan kebijakan itu membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pembangunan daerah.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.
“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandasnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta semakin kuat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tata kelola yang semakin baik diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
