Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program koperasi merah putih. Menurutnya, program berskala besar seperti ini tidak bisa dijalankan tanpa arah yang transparan dan portofolio yang terukur.

Ya saya masih belum bisa komentar banyak (tentang) koperasi desa, tapi mari kita lihat dulu. Portfolio secara total juga belum tahu ya, kan harusnya kalau program segini besar mesti ada roadmap-nya. Roadmap-nya saya belum terima, kata Lasarus dikutip Rabu (20/8).

Dalam rapat paripurna itu, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Nota Keuangan di hadapan anggota dewan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu dari delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026.

Lasarus menjelaskan, meski koperasi bukan mitra langsung Komisi V DPR RI tetapi desa yang menjadi subjek program merupakan bagian dari ruang lingkup komisi yang ia pimpin. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah untuk menjelaskan lebih rinci arah dan mekanisme program koperasi merah putih atau yang dikenal juga dengan koperasi desa.

Apalagi ini kan koperasi ini bukan mitra Komisi V, tapi desanya, subjeknya ada di Komisi V. Mari kita tunggu dulu seperti apa nanti portfolio yang diinginkan oleh pemerintah. Saya belum ingin berasumsi terlalu jauh, ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.