Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng, menanggapi polemik pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli, mengenai wacana pisah dengan Republik Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Aceh. Menurut Masady, rasa kecewa itu sangat wajar, karena sampai hari ini rakyat Aceh belum merasakan keadilan atas kekayaan daerahnya.

Aceh memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari tambang hingga migas, tapi rakyat belum menikmati hasilnya. Kerusakan lingkungan semakin nyata, PAD masih minim, implementasi butir-butir MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak tuntas, sementara mantan kombatan, anak-anak korban konflik, dan masyarakat kecil banyak yang terabaikan. Fakta ini membuat Aceh tetap menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Jadi kekecewaan itu bukan hanya wajar, tapi nyata dan beralasan, ujar Masady, Jumat (5/9).

Data Terkini Aceh

Tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2025 tercatat 12,33 %, tertinggi di Sumatera (BPS Aceh, Juli 2025).
Penurunan kemiskinan di perdesaan terjadi (14,44 %), namun di perkotaan justru naik tipis (8,54 %).
PAD Aceh 2024 sebesar Rp 5,86 triliun, naik 10 % dari tahun sebelumnya, tetapi masih bergantung pada transfer pusat termasuk Otsus (83,6 %).
Dana Otsus Aceh yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, seringkali tidak efektif karena lemahnya tata kelola dan tidak fokus pada sektor prioritas.