Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merespons isu hangat terkait rencana penghapusan Kementerian BUMN yang disebut akan difokuskan ke Danantara. Menurutnya, kebijakan strategis sebesar itu tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.

Saya baru mendengar isu itu, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Terkait beredarnya informasi bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan ke Danantara, kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan fokus dan kinerja BUMN, mungkin publik bisa memahami, kata Mufti Anam, Rabu (17/9/2025).

Mufti mengingatkan bahwa perubahan besar dalam pengelolaan BUMN harus disertai jaminan tata kelola yang lebih baik, bukan justru menambah kerumitan.

Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah bisa dijamin pengelolaan BUMN akan benar-benar lebih baik bila diurus lewat model badan atau sepenuhnya diurus BPI Danantara atau justru menambah kerumitan dan menghambat akselerasi dan transformasi BUMN, tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil keputusan besar yang menyangkut aset negara. Ia menegaskan pentingnya landasan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.