Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, merespons isu hangat terkait rencana penghapusan Kementerian BUMN yang disebut akan difokuskan ke Danantara. Menurutnya, kebijakan strategis sebesar itu tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.
“Saya baru mendengar isu itu, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Terkait beredarnya informasi bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan ke Danantara, kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan fokus dan kinerja BUMN, mungkin publik bisa memahami,” kata Mufti Anam, Rabu (17/9/2025).
Mufti mengingatkan bahwa perubahan besar dalam pengelolaan BUMN harus disertai jaminan tata kelola yang lebih baik, bukan justru menambah kerumitan.
“Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah bisa dijamin pengelolaan BUMN akan benar-benar lebih baik bila diurus lewat model badan atau sepenuhnya diurus BPI Danantara atau justru menambah kerumitan dan menghambat akselerasi dan transformasi BUMN,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil keputusan besar yang menyangkut aset negara. Ia menegaskan pentingnya landasan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan besar seperti ini. Kebijakan strategis yang menyangkut aset negara dan hajat hidup rakyat banyak harus dipastikan sesuai dengan prinsip good corporate governance, taat pada undang-undang, serta berada dalam koridor hukum yang jelas,” jelas Mufti.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap adanya kepentingan tersembunyi yang bisa menunggangi kebijakan tersebut.
“Jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang menunggangi kebijakan ini untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara rakyat hanya jadi penonton. Saya mengingatkan, jangan menyelesaikan masalah dengan cara membakar lumbung,” tegasnya.
Mufti menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan pengelolaan BUMN benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Karena itu, ia menuntut transparansi dan keterlibatan DPR, pakar, serta publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Justru kita harus pastikan BUMN dikelola sebaik-baiknya agar manfaatnya sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat. Pemerintah harus transparan, melibatkan DPR, pakar, dan publik sebelum membuat langkah yang berimplikasi langsung pada arah pengelolaan aset negara kita,” pungkasnya.
